KEDIRI, LINGKARWILIS.COM – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Kediri Raya hingga akhir Mei 2025 menunjukkan tren penurunan baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Meski demikian, pelaksanaan anggaran di kawasan ini tetap memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi regional dan memberikan kontribusi positif terhadap fiskal nasional.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri, Moch. Izma Nur Choironi, menyampaikan bahwa total penerimaan negara mencapai Rp9,67 triliun. Rinciannya, penerimaan perpajakan sebesar Rp9,47 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp200,9 miliar. Angka tersebut menurun masing-masing 7,27 persen dan 8,84 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Pemerintah telah mulai mengaktifkan kembali beberapa pos anggaran pembangunan fisik yang sebelumnya dikunci dalam kebijakan efisiensi, dengan harapan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Izma, Rabu (25/6/2025).
Baca juga : Menjelang Suro, Perajin Warangka di Jombang Kebanjiran Pesanan
Rinciannya, kinerja beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih mencatat penurunan. KPP Pratama Kediri baru merealisasikan Rp104,73 miliar atau 28,73 persen dari target tahunan, mengalami kontraksi 38,9 persen. Penerimaan terbesar bersumber dari sektor perdagangan besar dan eceran (28,03 persen), serta sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib (22,19 persen).
Sementara itu, KPP Pratama Pare yang melayani wilayah Kabupaten Kediri dan Nganjuk mencatat realisasi Rp257,37 miliar atau 22,55 persen dari target, turun 23,41 persen. Capaian serupa juga tercatat di KPP Pratama Tulungagung yang turut mencakup wilayah Trenggalek.
Di tengah tekanan penerimaan, sisi belanja justru menunjukkan performa yang menjanjikan. Hingga Mei 2025, realisasi belanja negara di Kediri Raya telah mencapai 41 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 28,1 persen. Dari total anggaran Rp3,65 triliun, Kabupaten Kediri menyerap belanja terbanyak yakni Rp1,139 triliun, disusul Kabupaten Nganjuk Rp1,058 triliun, Kota Kediri Rp732,55 miliar, dan Kabupaten Trenggalek Rp724,56 miliar.
Belanja pegawai masih menjadi porsi terbesar, mencapai Rp497,58 miliar atau 43,33 persen. Sementara penyaluran bantuan sosial, termasuk melalui UIN Syekh Wasil Kediri, mencapai Rp9,71 miliar atau 48,45 persen.
Penyaluran dana transfer ke daerah juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,51 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi yang paling terserap, yakni Rp1,84 triliun (46,38 persen), disusul Dana Desa (DD) sebesar Rp433,41 miliar (54,03 persen). Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan non-fisik serta insentif fiskal juga masih berjalan meski belum maksimal.
Di sisi pembiayaan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) mengalami perlambatan. Jumlah debitur turun 9,80 persen dan nilai penyaluran menyusut 6,47 persen menjadi Rp2,09 triliun. Penurunan paling signifikan tercatat di Kabupaten Nganjuk dan Kota Kediri.
Sektor bea cukai pun tak luput dari tantangan. Realisasi penerimaan cukai hingga akhir Mei 2025 mencapai Rp8,96 triliun atau 34 persen dari target. Angka ini turun 5 persen, dipengaruhi oleh penurunan produksi rokok golongan I akibat lemahnya daya beli masyarakat dan pergeseran ke produk yang lebih terjangkau.
Meskipun menghadapi berbagai tekanan, APBN di Kediri Raya tetap menjadi pilar penting bagi pemulihan ekonomi nasional dan keberlanjutan pembangunan daerah. ***
Reporter: Ahmad Bayu Giandika
Editor : Hadiyin
