NGANJUK, LINGKARWILIS.COM — Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mulai menyalurkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) Tahun Anggaran 2026 secara serentak.
Distribusi lebih awal ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejak awal tahun anggaran. Penyaluran SPPT dilaksanakan pada Rabu (14/1/2026) dan menjangkau seluruh 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk.
Dengan pendistribusian yang dimulai sejak Januari, masyarakat diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk menunaikan kewajiban pajak sebelum batas akhir pembayaran.
Salah satu kecamatan yang telah menerima SPPT PBB-P2 adalah Kecamatan Nganjuk. Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada pihak kecamatan, selanjutnya dokumen tersebut akan diteruskan kepada lurah dan kepala desa untuk didistribusikan langsung kepada wajib pajak.
Baca juga : Pedagang Daging Sapi Kediri Keluhkan Omzet Merosot hingga 50 Persen, Salah Satunya Karena Pogram MBG
Camat Nganjuk, Hari Moektiono, mengapresiasi langkah percepatan yang dilakukan Bapenda. Menurutnya, distribusi di awal tahun memberikan kesempatan lebih luas bagi pemerintah kecamatan untuk melakukan pendataan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat.
“Alhamdulillah, SPPT PBB-P2 Tahun 2026 sudah kami terima sejak Januari. Ini memungkinkan kami segera melakukan pemetaan wilayah dan mempercepat penyampaian kepada wajib pajak,” ungkapnya, Kamis (15/1/2026).
Ia menegaskan, dalam pelaksanaan penagihan nantinya, jajarannya diminta mengedepankan pendekatan yang humanis dan komunikatif, terutama jika ditemui kendala di lapangan.
Selain itu, wajib pajak diberikan waktu sekitar 90 hari untuk mengajukan keberatan atau permohonan keringanan apabila ditemukan ketidaksesuaian data. Pemerintah kecamatan pun menyatakan siap membantu masyarakat dalam proses administrasi dengan berkoordinasi langsung ke Bapenda sebagai instansi teknis pengelola PBB-P2.
Baca juga : Bursa Transfer, Mantan Pemain Arsenal Resmi Perkuat Persik Kediri
Melalui sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan Bapenda, diharapkan pelayanan perpajakan dapat berjalan optimal sekaligus tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
