NGANJUK, LINGKARWILIS.COM – Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Kelurahan Cangkringan, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, menjadi salah satu dari belasan SPPG di Jawa Timur yang dikenai sanksi penangguhan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) RI.
Meski demikian, pemerintah daerah memastikan bahwa penghentian sementara tersebut bukan dipicu persoalan kualitas makanan.
Ketua Satgas MBG Nganjuk, Judi Ernanto, menjelaskan bahwa penangguhan terjadi akibat kendala administratif dalam proses pelaporan data ke pusat.
“Suspend itu terjadi karena kesalahan teknis saat mengunggah laporan ke BGN, bukan karena kualitas makanan atau persoalan lain. Sudah kami klarifikasi. Itu murni kesalahan saat upload laporan dan pihak SPPG juga telah menyampaikan ke Korwil untuk diteruskan ke BGN,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Baca juga : Buruan ! Dishub Kota Kediri Buka Program Balik Gratis 2026, 200 Kursi Disiapkan untuk Arus Balik Lebaran
Terkait isu yang ramai di media sosial mengenai menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nganjuk yang dinilai tidak sesuai standar, ia menegaskan hingga kini belum ada laporan resmi yang diterima pemerintah daerah. Meski begitu, pengawasan tetap dilakukan secara aktif.
“Begitu muncul informasi tersebut, Satgas MBG Pemda Nganjuk langsung melakukan klarifikasi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan bahwa secara keseluruhan terdapat 17 SPPG di Jawa Timur yang dihentikan sementara karena menu Ramadan dinilai belum memenuhi standar.
“Yang 17 itu sudah diumumkan BGN. Saat ini masih ada lagi yang dievaluasi dan dipantau, jumlahnya juga sekitar 17,” ungkap Emil.
Ia menambahkan, Satgas BGN telah turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan terhadap titik-titik yang masuk dalam pengawasan ketat.
Adapun 17 SPPG di Jawa Timur yang terdampak penangguhan sementara meliputi wilayah Nganjuk, Ngawi, Sumenep, Bojonegoro, Jember, Situbondo, Banyuwangi, dan Madiun, sesuai data yang dihimpun pemerintah provinsi.***
Reporter: Inna Dewi Fatimah
Editor : Hadiyin
