Jakarta, LINGKARWILIS.COM – Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan, sebanyak 55 ribu penerima bantuan sosial (bansos) yang tergolong anomali termasuk aparatur sipil negara (ASN) hingga pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah dihentikan pencairannya.
Dilansir dari laman Tribratanews.polri, Gus Ipul menyebut bahwa total terdapat lebih dari 100 ribu penerima bansos yang seharusnya tidak berhak mendapatkan bantuan.
“Dari jumlah itu, 55 ribu sudah tidak menerima bansos lagi, sementara 44 ribu lainnya masih dalam proses penghentian,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).
Kategori penerima tidak layak tersebut juga mencakup anggota TNI-Polri, dokter, dosen, manajer, eksekutif, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahkan mengidentifikasi 27.932 pegawai BUMN yang menerima bansos.
Untuk mencegah penyaluran tidak tepat sasaran, Kementerian Sosial menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) serta sejumlah pihak terkait dalam menjalankan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Aturan ini menekankan pentingnya akurasi data, interoperabilitas, pembaruan berkala, dan koordinasi antarinstansi.
Pemutakhiran data dilakukan setiap tiga bulan menyesuaikan dinamika sosial seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan penduduk. Data tersebut kemudian diserahkan ke BPS untuk divalidasi dan diverifikasi sebelum menjadi acuan penyaluran bantuan.
Bansos yang dihentikan akan dialihkan kepada masyarakat di desil 1 hingga desil 4 mencakup kelompok miskin ekstrem, miskin, dan rentan. “Secara bertahap, bantuan yang salah sasaran akan kita koreksi dan salurkan kepada yang lebih berhak,” tegasnya.
Saifullah Yusuf juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos. Warga dapat melaporkan penerima tidak layak atau mengusulkan calon penerima yang belum terdata, dengan melampirkan identitas dan dokumen pendukung untuk verifikasi.
Baca juga : OJK Kediri Gelar HIM 2025 di Goa Selomangleng, Dorong Pelajar Terbiasa Menabung Sejak Dini
“Kalau ada tetangga atau bahkan dirinya sendiri seharusnya berhak menerima tapi belum dapat, silakan laporkan identitasnya agar bisa kami verifikasi,” tandasnya.
Dengan langkah ini, Kemensos menargetkan penyaluran bansos semakin tepat sasaran dan benar-benar menyentuh warga yang membutuhkan.***
Editor : Hadiyin
