Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Kabupaten Tulungagung dipastikan akan memulai pembangunan Sekolah Rakyat pada 2026 setelah memperoleh persetujuan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Fasilitas pendidikan tersebut direncanakan berdiri di lahan persawahan seluas sekitar 5,2 hektare di sekitar Rusunawa Jepun.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Tulungagung, Reni Prasetiawati Ika Septiwulan, mengakui bahwa progres pembangunan sempat mengalami keterlambatan. Hal itu disebabkan pengajuan lahan ke pemerintah pusat baru dilakukan pada akhir 2025.
“Pengusulan lahan memang terlambat, karena baru kami ajukan pada akhir tahun lalu,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Meski demikian, pihaknya telah melakukan koordinasi langsung dengan Kemensos guna mempercepat realisasi proyek tersebut. Dalam pertemuan itu, dibahas langkah percepatan agar pembangunan Sekolah Rakyat di Tulungagung dapat segera dimulai dan ditargetkan beroperasi pada 2026.
Baca juga : APBN Kediri Raya Tumbuh Positif hingga Maret 2026, Sinergi Kemenkeu Dorong Ekonomi Daerah
Hasil koordinasi tersebut memberikan kejelasan terkait rencana pembangunan, di mana Kemensos menyatakan kesiapan untuk merealisasikan proyek tersebut pada tahun depan, meski komitmen tersebut masih bersifat lisan dan belum dituangkan secara tertulis.
“Kemensos sudah menyampaikan rencana pembangunan pada 2026, meskipun belum ada kesepakatan tertulis,” jelasnya.
Sesuai rencana, lokasi pembangunan akan memanfaatkan lahan persawahan di sekitar Rusunawa dengan luas kurang lebih 5,2 hektare. Saat ini, sejumlah tahapan perizinan tengah berjalan, termasuk survei dan pengukuran lahan oleh pihak terkait.
Sekolah Rakyat nantinya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, khususnya dari kelompok desil I dan II. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri bertanggung jawab menyediakan lahan, sementara pembangunan fisik akan dilaksanakan oleh Kemensos.
Baca juga : Sebanyak 1.167 CJH Tulungagung Siap Berangkat, 345 Masuk Kategori Risiko Tinggi
“Fokus kami saat ini pada penyediaan lahan. Setelah itu, baru dilanjutkan dengan proses penerimaan peserta didik,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
