Lamongan, LINGKARWILIS.COM – Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Lamongan melakukan pemeriksaan lapangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihfungsian tanah negara di Dusun Klayar, Desa Sidokelar, Kecamatan Paciran, Rabu (8/10/2025).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kejari Lamongan, Rizal Edison, berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 945/M.5.36/Fd.2/2025 tertanggal 26 Agustus 2025.
Pemeriksaan dimulai pukul 10.00 WIB dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain Pemerintah Desa Sidokelar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi Jawa Timur, tim appraisal, pihak pembeli tanah, serta tim ahli dari Universitas Islam Lamongan (Unisla).
Rizal Edison menjelaskan, pemeriksaan ini bertujuan untuk mencocokkan data administratif dengan kondisi faktual di lapangan.
Baca juga : Satpol PP Kabupaten Kediri Tertibkan Reklame Liar dan Kedaluwarsa di Dua Kecamatan
“Kami ingin memastikan kebenaran dokumen dengan situasi sebenarnya sebagai bagian dari proses pembuktian penyidikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan wujud komitmen Kejari Lamongan dalam menjaga aset negara serta menegakkan hukum secara profesional dan transparan. “Kami akan melanjutkan proses hukum sesuai hasil pemeriksaan di lapangan demi menegakkan keadilan dan melindungi aset negara,” tegasnya.
Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Lamongan, Anton Wahyudi, menambahkan bahwa pengecekan lokasi menjadi bagian penting dalam pengumpulan alat bukti. “Tim melakukan pengukuran dan verifikasi batas serta luas tanah yang diduga dialihfungsikan secara ilegal. Hal ini penting untuk memperkuat proses pembuktian hukum,” jelasnya.
Baca juga : Revitalisasi Kawasan Jalan Stasiun Kota Kediri, Patung Panji Asmoro Bangun Akhirnya Dipindah
Kasus ini berawal dari laporan masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan tanah negara di wilayah tersebut. Dari hasil penyelidikan awal, penyidik menemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan untuk kepentingan pribadi yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Sebelumnya, perkara ini juga dibahas dalam Forum Group Discussion (FGD) antara Kejari Lamongan dan akademisi Unisla. Hasil kajian akademis dari universitas tersebut telah diserahkan kepada Kejari sebagai bahan pendukung penyidikan.
“Kami terbuka terhadap masukan dan analisis ilmiah dari berbagai pihak karena hal itu dapat memperkuat objektivitas dalam penegakan hukum, terutama yang menyangkut kepentingan publik,” tutup Rizal.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
