Nganjuk, LINGKARWILIS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk sedang menelusuri dugaan penyimpangan dalam proyek pengadaan jaringan fiber optik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Nganjuk. Proyek senilai Rp 6 miliar yang dibiayai APBD 2024 itu kini naik ke tahap penyidikan.
Fokus penyelidikan mengarah pada kemungkinan adanya aliran dana ke sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Nganjuk, Koko Roby Yahya, menegaskan pihaknya masih mengumpulkan bukti dan keterangan.
“Substansi pemeriksaan saat ini sedang intensif dilakukan oleh tim penyidik. Soal simpang siur informasi mengenai dugaan aliran dana, masih terus kita dalami,” ujarnya, Selasa (9/9/2025).
Sejauh ini, belasan saksi telah dimintai keterangan, mulai pejabat Diskominfo hingga pihak ketiga yang terlibat dalam proyek. Perusahaan penyedia, PT Laxo Global Akses Cabang Sidoarjo, juga ikut diperiksa.
Baca juga : Supriyadi Unggul dalam Penjaringan Ketua DPC PDIP Blitar, Petahana Rijanto Tertinggal
“Yang dipanggil meliputi kepala dinas, pejabat pengadaan, serta pihak penyedia dari Sidoarjo,” terang Koko.
Meski detail modus dugaan korupsi seperti pengurangan spesifikasi atau gratifikasi belum dipublikasikan, Koko memastikan semua akan terungkap setelah penyidikan rampung.
“Penetapan tersangka akan segera kami umumkan. Proses pemeriksaan sudah mencapai 60–70 persen,” imbuhnya.
Sementara itu, Nasikul Abadi dari Komisi 1 DPRD Nganjuk mengaku prihatin atas kasus tersebut.
“Mudah-mudahan dugaan ini tidak benar. Tetapi kalau memang terbukti, kami sangat menyayangkan di tengah upaya efisiensi anggaran,” ucap politikus PKB itu.
Baca juga : Pemkab Tulungagung Gelar Workshop, Upaya Lindungi Naskah Kuno Warisan Budaya
Ia menegaskan mendukung langkah hukum yang ditempuh kejaksaan. “Kalau dugaan itu benar, biarlah penegak hukum bekerja sesuai aturan,” tegasnya.
Nasikul menambahkan, Komisi 1 DPRD dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Kominfo untuk meminta klarifikasi. Mengenai wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) karena nilai proyek yang besar, ia menyerahkan keputusan kepada pimpinan DPRD.
“Hal itu akan dibicarakan lebih lanjut di internal dewan,” pungkasnya.***
Editor :Hadiyin
