Menanggapi isu tersebut, Sekretaris DPC PKB Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa Muktamar PKB yang sah hanya ada satu, yakni yang diadakan di Bali.
Ia menyatakan bahwa Muktamar tersebut didasarkan pada hasil Muktamar PKB 2019 yang telah disahkan melalui SK Menteri Hukum dan HAM nomor M. HH – 04.AH.11.01 tahun 2019.
Baca juga :Β Dishub Kabupaten Kediri Bakal Pasang Lampu Peringatan di Perempatan Jongbiru, Ini Sebabnya
“Muktamar PKB yang sah hanya satu, yang akan digelar di Bali. Jika ada Muktamar lain selain itu, maka itu ilegal,” jelas Dwi Agus Prayitno pada Rabu (21/8/2024).
Dwi Agus menegaskan bahwa segala bentuk Muktamar tandingan adalah tindakan ilegal, karena PKB sebagai organisasi politik dilindungi oleh undang-undang, khususnya UU No. 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 tahun 2008 tentang partai politik. Oleh karena itu, hanya PKB yang sah yang memiliki hak untuk menyelenggarakan Muktamar.
Untuk mengantisipasi potensi gangguan akibat isu Muktamar tandingan, DPC PKB Kabupaten Ponorogo telah berkoordinasi dengan Polres Ponorogo guna melakukan langkah-langkah preventif maupun represif.
Baca juga :Β Usir Nyamuk, Kandang Ternak Warga Tugu, Trenggalek, Terbakar, 5 Kambing Mati Terpanggang
Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas dan menghindari keresahan di masyarakat, terutama menjelang Pilkada serentak yang akan berlangsung pada November mendatang.
“Kami berharap Muktamar nanti bisa berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif,” tutup Dwi Agus Prayitno.***
Reporter : Sony Prasetyo
Editor : Hadiyin
