Jombang, LINGKARWILIS.COM — Pemerintah Kabupaten Jombang resmi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang, Senin (26/1). Raperda ini disiapkan sebagai payung hukum baru guna memperkuat tata kelola aset daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dalam nota penjelasan yang disampaikan di hadapan anggota DPRD, Bupati Jombang Warsubi menegaskan bahwa aset daerah tidak boleh sekadar dicatat sebagai inventaris administratif, tetapi harus dikelola secara strategis dan produktif.
“Barang Milik Daerah harus dikelola secara profesional agar memberi manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan PAD,” tegas Warsubi.
Baca juga : Kreativitas Petani Jombang, Singkong Murah Disulap Jadi Permen Bernilai Jual
Pengajuan raperda ini dilatarbelakangi adanya perubahan regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 sebagai perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Dengan regulasi baru tersebut, Perda Nomor 9 Tahun 2021 dinilai tidak lagi sepenuhnya selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Warsubi menjelaskan, raperda yang baru tidak hanya menyesuaikan regulasi terkini, tetapi juga mengakomodasi digitalisasi pengelolaan aset, penguatan manajemen risiko, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah agar lebih produktif dan bernilai ekonomi.
Secara substansi, raperda ini mengatur 11 ruang lingkup pengelolaan BMD, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset. Termasuk di dalamnya pengaturan pengelolaan aset pada SKPD dengan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta pengelolaan rumah negara.
Baca juga : Satpol PP Kabupaten Kediri Terima Hibah Mobil Damkar dari Pemprov DKI Jakarta
Untuk menjamin akuntabilitas, raperda juga memuat mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, lengkap dengan sanksi administratif serta kewajiban ganti rugi bagi pihak yang melanggar ketentuan.
“Kami menyerahkan sepenuhnya pembahasan raperda ini kepada DPRD Kabupaten Jombang sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Warsubi.
Rapat paripurna tersebut sekaligus menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Kegiatan ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, Wakil Bupati Jombang, unsur Forkopimda, Sekda, kepala OPD, hingga perwakilan BUMD.
Sementara itu, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Kartiyono, menyatakan bahwa DPRD memberikan perhatian serius terhadap raperda tersebut karena akan menjadi landasan hukum pengelolaan aset daerah ke depan.
“Raperda ini sangat strategis karena akan menentukan arah pengelolaan aset daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
