Lamongan, LINGKARWLIS.COM – Menyusul peristiwa keracunan yang dialami sejumlah siswa SMA Negeri 2 Lamongan, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN), Dadang Hendrayudha, turun langsung ke Kabupaten Lamongan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (9/10) sore di Guest House Lamongan.
Evaluasi ini dilakukan guna memastikan pelaksanaan program MBG di lapangan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang telah ditetapkan oleh BGN. Dadang menegaskan bahwa masih ada pihak-pihak yang belum menjalankan program dengan serius, padahal kelalaian kecil dalam pengelolaan pangan bisa menimbulkan dampak fatal bagi penerima manfaat, khususnya para pelajar.
“Mulai hari ini, BGN bersama pemerintah daerah, Polri, dan TNI akan menindak tegas pihak yang tidak mematuhi petunjuk teknis BGN,” tegas Dadang.
Baca juga : Mensos Syaifullah Yusuf Tinjau Sekolah Rakyat Menengah Atas di Kabupaten Kediri
Ia menjelaskan, juknis tersebut tidak hanya mengatur standar gizi dan kelayakan pangan, tetapi juga mencakup aspek pemilihan bahan baku, proses operasional, hingga penyewaan sarana produksi yang harus memenuhi standar keamanan serta kebersihan makanan.
Menanggapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan siap melakukan langkah perbaikan. Langkah awal dilakukan dengan penerbitan sertifikat keamanan pangan serta Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) berdasarkan hasil uji laboratorium yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
Upaya tersebut bertujuan memastikan makanan yang disalurkan dalam program MBG aman dikonsumsi, bergizi seimbang, dan layak bagi anak-anak penerima manfaat.
Program MBG yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto ini diharapkan mampu meningkatkan asupan gizi, menekan angka stunting, serta mendorong tumbuh kembang anak-anak Indonesia agar menjadi generasi sehat dan berprestasi.
Untuk menjaga konsistensi mutu pangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan melaporkan daftar menu dan kandungan gizinya setiap minggu.
Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan bahwa seluruh masukan dari BGN akan menjadi bahan evaluasi dan pembenahan ke depan.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan program MBG. Semua masukan akan kami tindaklanjuti agar pelaksanaannya semakin baik,” ujar Yuhronur.
Selain berorientasi pada kesehatan, program MBG juga memberi dampak ekonomi berantai (multiplier effect) bagi masyarakat. Program ini mendorong terciptanya lapangan kerja baru, memperkuat UMKM, petani, dan nelayan melalui rantai pasok bahan pangan bergizi, sekaligus mempercepat perputaran ekonomi lokal.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkab Lamongan akan mensinergikan seluruh SPPG dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP) dalam pengadaan bahan pangan. Bupati juga menginstruksikan agar minimal sepertiga bahan baku berasal dari produk lokal Lamongan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kepala Satgas MBG Kabupaten Lamongan, Nalikan, menambahkan bahwa pihaknya menargetkan 111 titik SPPG di seluruh wilayah Lamongan.
“Saat ini sudah ada 79 SPPG yang aktif di 27 kecamatan, dengan total distribusi mencapai 149.896 paket makanan,” ungkap Nalikan.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
