Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Rencana perbaikan 137 ruas jalan di Kabupaten Ponorogo dengan anggaran Rp100 miliar dari pinjaman Bank Jatim hampir dipastikan tidak bisa direalisasikan tahun ini. Dana tersebut belum dapat dimanfaatkan karena akad kredit antara Pemkab Ponorogo dan Bank Jatim belum disepakati.
Kepala DPUPKP Ponorogo, Jamus Kunto, mengungkapkan bahwa proses pengadaan sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa bulan lalu. Paket pekerjaan juga sudah dibagi antara yang menggunakan e-katalog dan yang melalui proses lelang. Bahkan, pemenang lelang telah diumumkan pada akhir Oktober.
“Pemenangnya sudah ada. Tetapi untuk menerbitkan SPPBJ dan menandatangani kontrak, kami harus memastikan dulu ketersediaan anggaran,” ujar Jamus saat ditemui koranmemo.com, Selasa (18/11/2025).
Baca juga : Peringati HUT Korpri dan Darma Wanita ke-26, Ratusan ASN Pemkab Kediri Ikut Donor Darah
Jamus mengatakan pihaknya sudah berkirim surat dan berkoordinasi dengan BPPKAD untuk meminta kepastian terkait pembiayaan. Namun hingga pertengahan November, jawaban yang diterima menyebutkan dana belum bisa dicairkan karena perjanjian kredit dengan Bank Jatim belum ditandatangani.
“Anggarannya belum masuk karena akad kreditnya belum diteken. Itu yang menjadi kendala utama,” tegasnya.
Menurutnya, meski belum ada keputusan final terkait kelanjutan proyek, ia menilai pekerjaan tersebut berisiko tidak selesai bila tetap dipaksakan. Proses penyelesaian administrasi kredit membutuhkan waktu, sementara tahun anggaran hanya tersisa sekitar satu bulan. Dari sisi teknis, kata dia, mustahil proyek sebesar itu diselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas.
“Finalisasi perjanjian dan penandatanganan kredit butuh waktu. Tahun anggaran tinggal sebulan, dan dikhawatirkan tidak akan selesai. Secara teknis sudah tidak memungkinkan. Lebih baik dibatalkan,” jelasnya.
Baca juga : Hari Kedua Operasi Zebra Semeru 2025, Satlantas Ponorogo Beri Cokelat untuk Pengendara Tertib
Ia menambahkan, pembatalan juga selaras dengan ketentuan dalam dokumen lelang. Kontrak hanya dapat ditandatangani jika anggaran sudah tercantum dalam APBD, sehingga selama pinjaman belum cair, kontrak otomatis tidak bisa dilanjutkan.
“Dalam klausul lelang sudah jelas, kontrak harus didukung anggaran. Karena belum ada, otomatis batal. Para pemenang lelang juga memahami karena proses administrasinya memang panjang,” tutup Jamus.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
