LINGKARWILIS.COM – Usai lebaran program Makan Bergizi Gratis masih berlanjut (MBG) tetapi bukannya malah semakin lancar tetapi kini ditemui beberapa permasalahan.
Salah satu masalah MBG paling menghebohkan saat ini yaitu adanya laporan dapur mitra di Kalibata, Jakarta Selatan yang sampai saat ini belum dibayar yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) hingga sebesar Rp 975.375.000.
Akibat uang yang tidak kunjung dibayarkan dapur mitra di Kalibata ini menghentikan MBG dan melaporkan kasusnya ke kepolisian.
Kasus dapur mitra MBG di Kalibata pun viral di media sosial karena Ira selaku pemilik dapur menggunakan dana pribadi miliknya untuk memasak 65.000 lebih porsi makanan.
Diketahui Yayasan MBN dilaporkan menerima dana sebesar Rp 386.500.000 yang ditransfer oleh Badan Gizi Nasional (BGN) lembaga pemerintah pengelola program MBG.
Selama Ramadan, MBG Tetap Berjalan dengan Menu Khusus untuk Buka Puasa
Bukannya dibayar, dana tersebut diduga tidak diteruskan kepada mitra atau vendor yang bertugas menjalankan kegiatan memasak dan distribusi.
Tidak hanya di Jakarta saja, makan gratis untuk siswa juga menjadi polemik di Jawa Timur. Berdasarkan penelusuran ternyata program MBG belum dirasakan semua siswa secara merata. Salah satunya di Kota Kediri, menurut laporan Radar Kediri pada Maret 2025 terdapat 8 sekolah yang baru merasakan program MBG ini.
Terdapat delapan sekolah yang mendapat paket makanan kering buatan dapur makanan di Imam Bonjol antara lain PAUD Salma Insani, TK Aisyiyah Bustanul Athfal, SDN Ngadirejo 1, 2, dan 5, SMK Al Huda, SMP Al Huda, serta SMAN 8 Kediri.
Lalu untuk MBG di Tulungagung baru satu sekolah yang merasakan program ini, pada Januari 2025, lingkup LPI Al Azhaar menjadi sekolah pertama yang mendapat makan gratis dari pemerintah.
Mengenal Program MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu terobosan andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Melalui alokasi dana sebesar Rp71 triliun dari APBN 2024, program ini ditujukan untuk menjangkau sekitar 19,47 juta penerima manfaat, termasuk anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
Implementasinya resmi dimulai pada 6 Januari 2025, dengan pelaksanaan di 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 26 provinsi di seluruh Indonesia.
Apakah Program MBG Akan Berlanjut?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah sejatinya membawa harapan besar bagi peningkatan gizi anak sekolah di berbagai daerah. Namun, realitas di lapangan tidak selalu seindah rencana.
Polemik mulai mencuat ketika sejumlah dapur penyedia makanan belum menerima pembayaran dari lembaga penyalur, meski sudah menyalurkan makanan ke ribuan siswa.
Ketimpangan distribusi juga menjadi sorotan. Di beberapa wilayah, distribusi berjalan lancar dan terorganisir, sementara di tempat lain, program justru belum menyentuh seluruh sekolah sasaran.
Hal ini menimbulkan tanda tanya besar: apakah program ini benar-benar siap secara teknis dan administrasi, atau sekadar proyek yang dikebut tanpa fondasi yang kuat?
Jika permasalahan pembayaran dan pemerataan distribusi tidak segera diselesaikan, kepercayaan mitra pelaksana bisa luntur.
Dapur-dapur yang belum menerima haknya tentu akan berpikir dua kali untuk melanjutkan partisipasi.
Lebih dari itu, anak-anak yang seharusnya menerima manfaat gizi berisiko menjadi korban dari kekacauan sistemik ini.
Pemerintah perlu bergerak cepat, bukan hanya memastikan dana cair tepat waktu, tapi juga membangun sistem pengawasan dan evaluasi yang ketat.
Karena jika dibiarkan berlarut, alih-alih meningkatkan kualitas gizi anak, program ini justru bisa menciptakan krisis kepercayaan dan kegagalan pelaksanaan.
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya
