Ponorogo, LINGKARWILIS.COM β Sebanyak 45 anggota DPRD Kabupaten Ponorogo telah menyelesaikan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum batas akhir 31 Maret 2026.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menegaskan bahwa penyampaian LHKPN merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat publik, baik dari unsur legislatif maupun aparatur sipil negara (ASN).
Ia memastikan, hingga tenggat waktu yang ditentukan, seluruh anggota DPRD Ponorogo telah menyerahkan laporan kekayaan mereka kepada KPK.
Menurutnya, kepatuhan para legislator dalam melaporkan LHKPN lebih dilandasi kesadaran pribadi sebagai penyelenggara negara, bukan semata karena dorongan institusi.
Baca juga :Β Persik Kediri Kantongi Izin, Siap Jamu Persijap Jepara di Stadion Brawijaya
Politisi yang akrab disapa Kang Wi itu menilai hal tersebut menjadi indikator positif atas kepatuhan anggota dewan dalam menjalankan kewajiban transparansi.
Ia juga mengungkapkan, dibandingkan tahun sebelumnya, proses pelaporan LHKPN pada 2026 berlangsung lebih cepat. Kondisi ini mencerminkan peningkatan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban administrasi.
Kang Wi menegaskan percepatan tersebut tidak berkaitan dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang sempat terjadi di Ponorogo pada 2025.
Ia menyebut, pelaporan LHKPN merupakan kewajiban rutin yang harus dijalankan setiap pejabat publik tanpa kaitan dengan peristiwa tertentu.
Baca juga :Β Warga Pojok Blokade TPA, Desak Pemkot Kediri Segera Cairkan Kompensasi
Sebagai informasi, dalam kasus OTT KPK sebelumnya, aparat penegak hukum menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka, di antaranya Bupati nonaktif Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD dr Harjono, serta pihak swasta terkait dugaan suap jabatan dan proyek pemerintah.
Perkara tersebut bahkan telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh KPK pada awal Maret 2026.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor: Hadiyin
