Kediri, LINGKARWILIS.COM β Puluhan mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kota Kediri pada Rabu (19/2/2025).
Mereka menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka yang dinilai menyulitkan rakyat, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa berbagai poster dan spanduk serta melakukan orasi secara bergantian. Mereka juga menggelar aksi teatrikal dengan tiarap serentak, yang disebut sebagai simbol “Indonesia Gelap.”
Presiden Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri, Ghiffari Ernan Ramadhan, menyampaikan bahwa aksi ini menuntut pembatalan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBD dan APBN.
Baca juga :Β Kakek Pikun Tewas Tertemper Kereta Api Gajayana di Pohgajih, Blitar, Begini Ceritanya
Ia menilai pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran karena proyek-proyek besar yang tidak memiliki urgensi tetap berjalan, sementara sektor pendidikan dan kesehatan justru terkena dampaknya.
“Yang dipangkas justru sektor yang seharusnya menjadi prioritas, yaitu pendidikan dan kesehatan. Padahal, masyarakat berhak mendapatkan akses terbaik di dua bidang tersebut,” ujarnya seusai aksi.
Ghiffari menjelaskan bahwa aksi teatrikal tiarap merupakan simbol dari kondisi darurat yang tengah dialami Indonesia. Ia menilai kebijakan pemerintahan baru justru menambah beban masyarakat, mulai dari kenaikan pajak, kelangkaan LPG, hingga permasalahan struktural dalam kabinet.
Baca juga :Β Sejumlah Warga Ponorogo Tertipu Modus Program MBG, Dandim: Jangan Mudah Percaya
Dalam aksi ini, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada tiga perwakilan DPRD Kota Kediri dari Fraksi Gerindra, Golkar, dan Hanura, yang juga menandatangani pernyataan mereka. Berikut poin-poin utama tuntutan:
- Evaluasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan penjelasan konkret terkait kebijakan tersebut.
- Menolak pemangkasan anggaran pendidikan dan kesehatan, serta mengembalikan sektor tersebut sebagai prioritas sesuai amanat konstitusi.
- Peninjauan ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum siap dan membebani anggaran negara.
- Penindakan tegas terhadap koruptor dengan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset guna meminimalkan kerugian negara akibat praktik korupsi.
- Evaluasi dan restrukturisasi kabinet, termasuk reshuffle terhadap menteri yang dinilai problematik demi efisiensi anggaran.
Mahasiswa juga memberikan ultimatum kepada DPRD Kota Kediri untuk meneruskan tuntutan ini ke DPR RI dalam waktu 2×24 jam. Jika tidak ada konfirmasi terkait penyampaian aspirasi mereka, Ghiffari menegaskan bahwa aksi lanjutan dengan massa lebih besar akan digelar.
“Jika dalam dua hari tidak ada kepastian, kami akan turun kembali dengan jumlah massa yang lebih banyak,” tegasnya.***
Reporter : Rizky Rusydianto
Editor : Hadiyin
