Blitar, LINGKARWILIS.COM – Rapat paripurna tahunan DPRD Kabupaten Blitar dengan agenda penyampaian penjelasan Bupati terkait Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026 terpaksa ditunda. Penyebabnya, jumlah anggota dewan yang hadir tidak mencapai kuorum.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengonfirmasi bahwa rapat yang dijadwalkan pada Jumat pagi (8/8/2025) itu hanya dihadiri 13 dari total 50 anggota dewan. Padahal, sesuai ketentuan, rapat baru dapat dilaksanakan jika dihadiri minimal 26 anggota.
“Karena tidak memenuhi jumlah minimal, rapat paripurna ditunda dan akan dijadwalkan ulang oleh Badan Musyawarah (Banmus),” ujarnya.
Supriadi mengaku belum mengetahui alasan pasti mengapa mayoritas anggota absen. Padahal, agenda ini dinilai penting sebagai tahapan menuju pengesahan KUA-PPAS.
Baca juga : Sebanyak 3.000 Pelajar SMP di Kabupaten Kediri Terbantu Melalui Festival Pelajar Kediri Berbudaya
Pantauan di lapangan menunjukkan, rapat yang seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB itu sudah dihadiri Bupati Blitar Rijanto beserta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, banyak kursi dewan terlihat kosong. Hingga pukul 10.00 WIB, rapat tak kunjung dimulai.
Ketidakhadiran anggota dewan berasal dari berbagai fraksi, dengan jumlah terbesar dari PKB, Gerindra, dan Golkar. Sementara itu, anggota yang hadir didominasi fraksi PDIP dan PAN. Komposisi DPRD Kabupaten Blitar saat ini terdiri dari PDIP (16 kursi), PKB (11), Gerindra (7), Golkar (5), PAN (5), NasDem (3), Demokrat (2), dan PPP (1).
Beredar kabar, penundaan rapat ini terkait perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif mengenai pokok-pokok pikiran (pokir) dewan, yang merupakan sarana penyaluran aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Diduga, belum tercapainya kesepakatan membuat sebagian anggota memilih untuk tidak hadir dalam rapat tersebut.***
Reporter : Aziz Wahyudi
Editor : Hadiyin
