Lamongan, LINGKARWILIS.COM – Anggota DPR RI Ahmad Labib mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) agar tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) maupun ketentuan kecukupan gizi dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penegasan tersebut disampaikan Labib saat menjadi narasumber dalam Forum Tadarus Anggaran Publik yang digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Lamongan, Sabtu (28/2/2026).
Politikus Fraksi Golkar itu menilai, konsistensi penegakan aturan menjadi fondasi penting dalam menjaga kredibilitas program strategis nasional tersebut. Menurutnya, dinamika teknis di lapangan memang tak terhindarkan, namun tidak boleh menjadi alasan melemahnya pengawasan.
“Kita memahami ada proses penyesuaian. BGN tentu perlu waktu untuk berbenah. Tetapi pengawasan harus tetap berjalan ketat. Jika ada pelanggaran, baik disengaja maupun tidak, harus ada sanksi yang jelas,” tegasnya.
Baca juga : Operasi Pasar Murni Ramadan 1447 H, Pemkot Kediri Gelar 13 Titik OPM untuk Tekan Harga Bahan Pokok
Labib mengakui adanya laporan mengenai persoalan teknis di sejumlah daerah, mulai dari ketidakkonsistenan kualitas menu hingga hambatan distribusi yang berdampak pada keterlambatan penyaluran makanan kepada penerima manfaat.
Dorongan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan sikap Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini, yang menekankan pentingnya disiplin pelaksana program di tingkat operasional.
Bagi Labib, persoalan ini tidak sekadar menyangkut aspek administratif, tetapi berkaitan langsung dengan keselamatan dan kesehatan anak-anak sebagai penerima manfaat utama program MBG.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa MBG tidak hanya dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi generasi muda, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi daerah. Skema rantai pasok lokal diharapkan melibatkan petani, peternak, serta pelaku UMKM sebagai penyedia bahan baku utama.
“Presiden dan DPR telah menyepakati anggarannya. Harapannya, program ini menciptakan efek berganda: kebutuhan gizi terpenuhi dan roda ekonomi rakyat kecil ikut bergerak,” ujarnya.
Ia memastikan DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara intensif, khususnya pada masa transisi pelaksanaan program, agar stabilitas dan kepercayaan publik tetap terjaga.
Baca juga : Meski Hanya Nasi Kotak, Antrean Mengular di Aksi Berbagi dari Paguyuban Jaranan Kediri Jayati
Sementara itu, isu transparansi pengelolaan SPPG turut menjadi perhatian dalam forum tersebut. Ketua LHKP PD Muhammadiyah Lamongan, Tamam Choiruddin, menuntut audit terbuka terhadap unit pelaksana di daerah.
Menurutnya, program MBG merupakan bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045, sehingga tata kelolanya harus profesional dan bebas dari potensi konflik kepentingan.
“Jangan sampai di daerah muncul persepsi adanya afiliasi politik dalam penunjukan pengelola. Semua harus transparan dan akuntabel,” tandasnya.***
Reporter: Suprapto
Editor : Hadiyin
