Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Dinas Perhubungan Tulungagung menegaskan bahwa parkir tepi jalan umum (TJU) merupakan fasilitas publik yang tidak boleh dimonopoli oleh pihak tertentu, termasuk pemilik usaha.
Sebagai langkah penertiban, Dishub telah memanggil sebanyak 30 pelaku usaha yang diketahui memanfaatkan area parkir TJU di depan tempat usahanya. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk memberikan sosialisasi sekaligus penegasan aturan.
Kepala Bidang Prasarana dan Perparkiran Dishub Tulungagung, Mahendra Sulistiawan, menyampaikan bahwa pihaknya melarang keras pemasangan patok atau pembatas parkir yang dikhususkan bagi pelanggan toko tertentu.
“Kami sudah mengumpulkan 30 pemilik usaha dan menegaskan bahwa tidak boleh ada patok parkir khusus di lahan TJU. Itu fasilitas umum, bukan milik pribadi,” ujarnya, Sabtu (18/4/2026).
Baca juga : Cegah Serangan OPT di Awal Kemarau, Petani Kediri Intensifkan Gerdal
Dari hasil monitoring di lapangan, Dishub menemukan praktik pemasangan pembatas parkir oleh sejumlah toko yang hanya diperuntukkan bagi konsumennya. Menurut Mahendra, tindakan tersebut bertentangan dengan aturan karena membatasi akses masyarakat terhadap fasilitas publik.
Ia menegaskan, seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk menggunakan parkir TJU, sehingga tidak boleh ada pihak yang menguasai atau membatasi penggunaannya untuk kepentingan tertentu.
Selain itu, Dishub juga menyoroti keberadaan juru parkir (jukir) liar yang masih beroperasi di sejumlah titik. Pemilik usaha diminta tidak membiarkan praktik tersebut berlangsung di depan tempat usahanya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan parkir berlangganan yang telah diterapkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak awal 2026, di mana kendaraan dengan pelat nomor daerah setempat tidak lagi dikenai tarif parkir di lokasi tertentu.
Baca juga : PPDI Kabupaten Kediri Respons Tegas Aturan Baru Desa, Siapkan Usulan Revisi Perbup
Sebagai respons, sejumlah pemilik usaha berencana memberdayakan warga sekitar sebagai petugas parkir dengan sistem insentif. Meski demikian, Dishub mengingatkan agar tidak ada penarikan biaya parkir bagi kendaraan berpelat Tulungagung.
“Silakan jika ingin memberdayakan masyarakat sekitar, tapi tetap tidak boleh menarik retribusi parkir dari kendaraan yang sudah masuk skema berlangganan,” tegasnya.
Langkah ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib, adil, serta mengembalikan fungsi ruang publik sesuai peruntukannya.***
Reporter : SHoleh Sirri
Editor : Hadiyin
