Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – DPRD Kabupaten Ponorogo mulai menyiapkan agenda legislasi untuk tahun 2026 dengan merancang enam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Dari jumlah tersebut, dua rancangan peraturan daerah (raperda) merupakan usulan inisiatif DPRD.
Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menjelaskan bahwa penyusunan Propemperda tersebut telah dilakukan sebelum pengesahan APBD 2026. Ia menyebutkan, empat dari enam raperda yang dirancang merupakan regulasi rutin yang wajib dibahas setiap tahun.
Keempat raperda itu meliputi Perda APBD Tahun Anggaran 2027, Perda Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2025, Perda Perubahan APBD 2026, serta rencana revisi Perda Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
“Selain itu, ada dua raperda inisiatif DPRD yang merupakan hasil kajian mendalam dan penyerapan aspirasi masyarakat di masing-masing komisi,” ujar Dwi Agus Prayitno, Senin (22/12/2025).
Baca juga : Peringatan Hari Ibu 2025, Prosesi “Kediri Ngunduh Mantu” Satukan 44 Pasang Pengantin
Dua raperda inisiatif tersebut masing-masing membahas pelayanan di sektor pangan, pertanian, dan perikanan yang digarap Komisi B, serta raperda tentang penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas yang menjadi fokus Komisi D.
Politisi yang akrab disapa Kang Wi itu menambahkan, DPRD menargetkan setiap tahun minimal dua komisi mampu melahirkan raperda inisiatif. Namun demikian, pihaknya menegaskan tidak berorientasi pada jumlah semata.
“Kami lebih menekankan kualitas regulasi. Yang terpenting adalah sejauh mana perda yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap, raperda inisiatif tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan. Salah satunya raperda sektor pangan yang dinilai sejalan dengan agenda prioritas pemerintah pusat terkait penguatan ketahanan pangan nasional.
Baca juga : Sebanyak 18 Unit SPPG di Kota Kediri Masih Pakai Air Tanah, Bukan Air PDAM, Ini Infonya
“Pemerintah pusat saat ini fokus pada ketahanan pangan. Di daerah, kami mendorong penguatan itu melalui regulasi agar pelaksanaannya lebih optimal,” pungkasnya.***
Reporter : Soni Prasetyo
Editor : Hadiyin
