LINGKARWILIS.COM – Harapan warga Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol untuk mendapatkan akses jembatan yang layak tampaknya segera terwujud.
Pemerintah Kabupaten Tulungagung tengah mengupayakan perbaikan Jembatan Junjung dengan target penyelesaian administrasi pada akhir 2025.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, mengungkapkan bahwa proyek tersebut sedang dalam proses pengajuan pembiayaan melalui dua jalur: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Perbaikan Jembatan Junjung kami upayakan untuk mendapat dua skema pembiayaan yakni melalui APBD dan APBN dengan pengajuan melalui BNPB,” jelas Dwi, Minggu (20/7/2025).
Polsek Jogoroto Gagalkan Distribusi Ratusan Botol Arak Bali
Menurutnya, pengajuan dana dari APBN dilakukan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Usulan ini sudah disampaikan langsung oleh Bupati Tulungagung saat melakukan kunjungan ke pemerintah pusat, dan saat ini disebut-sebut telah mencapai 80 persen dari proses persetujuan.
Sambil menunggu kepastian pendanaan, Dinas PUPR juga tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan jembatan.
Penyusunan dokumen teknis ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, agar proses pembangunan bisa langsung dilaksanakan saat dana tersedia.
Meski terdapat dua jalur anggaran, pelaksanaan proyek akan mengikuti sumber pendanaan yang lebih dulu disetujui.
Misteri Kematian Pekerja Bangunan di Sawojajar Malang, Motor Ditemukan Tergeletak
Jika dana dari APBN cair lebih awal, maka pelaksanaan pembangunan akan menggunakan anggaran tersebut dan APBD tidak akan digunakan.
“Targetnya saat anggaran sudah tersedia, DED-nya juga sudah selesai, sehingga proses pengerjaan pembangunan jembatannya bisa dipercepat,” tambahnya.
Menanggapi isu efisiensi anggaran, Dwi mengakui bahwa Pemkab Tulungagung memang sedang dalam masa penghematan anggaran.
Namun demikian, adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah memberikan peluang tambahan.
Lewat inpres tersebut, daerah diperbolehkan mengalokasikan APBD untuk proyek strategis, termasuk perbaikan Jembatan Junjung serta ruas-ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan parah. Dengan skema tersebut, pembangunan jembatan kemungkinan besar bisa dimulai pada tahun 2026.
“Kita lihat nanti saja sumber anggaran mana yang disetujui, bisa APBD dulu atau justru malah APBN yang lebih dulu disetujui. Setelah anggaran keluar, kami pastikan pengerjaan segera dilakukan,” pungkas Dwi.
