TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tulungagung dipastikan tidak bersifat wajib. Masyarakat yang menjadi sasaran program diberikan kebebasan untuk menerima atau menolak distribusi makanan tersebut.
Menurutnya, jika terdapat penolakan dari penerima manfaat, maka distribusi makanan otomatis akan dihentikan oleh pihak dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Misalnya ada sekolah di Tulungagung yang menolak MBG, maka distribusi dari dapur SPPG ke lokasi tersebut langsung dihentikan,” ujar Sebrina, Selasa (31/3/2026).
Baca juga : DPUPR Kota Kediri Perbaiki Jalan Letjend Sutoyo, Tindak Lanjuti Keluhan Warga
Secara teknis, sekolah atau posyandu yang tidak bersedia menerima program ini cukup mengajukan pemberitahuan resmi kepada SPPG setempat atau langsung ke Badan Gizi Nasional. Setelah itu, distribusi tidak akan lagi dilakukan ke lokasi tersebut.
Saat ini, terdapat 116 dapur SPPG yang melayani penerima manfaat MBG di Tulungagung, meski delapan di antaranya masih dalam status suspend. Rata-rata, setiap kecamatan memiliki sekitar 2.000 penerima manfaat program tersebut.
Sebrina menambahkan, pihaknya memahami apabila ada masyarakat yang menolak, terlebih jika didasarkan pada pertimbangan kualitas menu, seperti yang sempat menjadi sorotan saat Ramadan lalu.
Namun demikian, ke depan BGN akan melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam aspek kualitas makanan, sarana dan prasarana, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM).
Baca juga : Isu Kecanduan Medsos pada Anak Mengemuka dalam Sosialisasi DPRD Jatim di Kediri
“Pada 2025 kami fokus pada perluasan jumlah dapur SPPG. Sementara di 2026, kami mulai menitikberatkan pada peningkatan kualitas menu, fasilitas, dan SDM agar program berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Pemerintah berharap, dengan perbaikan yang terus dilakukan, program MBG dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan gizi seimbang.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
