TULUNGAGUNG, LINGKARWILIS.COM — Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih bijak dan efisien dalam penggunaan kendaraan dinas. Langkah ini diambil sebagai antisipasi dampak krisis energi global yang dipicu ketidakstabilan ekonomi dan politik, termasuk konflik di Timur Tengah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hari Subagyo, menyampaikan bahwa dinamika global, seperti pembatasan akses di Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi dunia, berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya berdampak pada harga energi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi keuangan negara maupun daerah, baik melalui APBN maupun APBD.
“Namun untuk saat ini, selama belum ada instruksi resmi dari pemerintah pusat, kami tetap menggunakan skema APBD yang telah ditetapkan,” ujarnya, Senin (30/3/2026).
Baca juga : Antisipasi Pohon Tumbang, DLHKP Kota Kediri Pangkas Pohon Rimbun di Jalan Kapten Tendean
Ia menjelaskan, anggaran BBM tahun 2026 telah dialokasikan di masing-masing OPD. Beberapa instansi dengan kebutuhan BBM cukup besar di antaranya Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Sementara OPD lainnya umumnya memiliki anggaran BBM di bawah Rp100 juta per tahun.
Menurutnya, anggaran BBM termasuk dalam belanja rutin sehingga perlu penelusuran lebih rinci untuk mengetahui total keseluruhan alokasi.
Jika terjadi kenaikan harga BBM, Pemkab Tulungagung akan melakukan langkah penghematan penggunaan bahan bakar serta menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat. Namun apabila harga tetap stabil, anggaran yang ada dinilai masih mencukupi hingga akhir tahun.
Selain itu, dalam APBD 2026, alokasi anggaran BBM juga telah mengalami penyesuaian karena sebagian dialihkan untuk mendukung program prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur jalan.
Sebagai langkah antisipasi, pihaknya meminta seluruh OPD untuk mengoptimalkan penggunaan kendaraan dinas dan mengurangi kegiatan yang tidak mendesak.
Baca juga : Bandara Dhoho Kediri Tutup Posko Lebaran 2026, Trafik Penumpang Tumbuh Signifikan
“Sebagian anggaran memang dialihkan ke infrastruktur, sehingga kami berharap setiap OPD bisa lebih efisien dan menekan kegiatan yang tidak prioritas,” pungkasnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
