PONOROGO, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Ponorogo resmi menerapkan moratorium terhadap pemberian izin baru bagi toko ritel modern berjaringan. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menata ulang keberadaan ritel modern sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.
Plh. Kepala Dinas Penanaman Modal Terpadu dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Ponorogo, Etik Mudarifah, menyatakan kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 15 Tahun 2025, yang mulai berlaku sejak 18 Februari 2025.
“Langkah ini diambil untuk mengatur ulang regulasi pendirian ritel modern, sekaligus memfasilitasi pertumbuhan UMKM lokal,” ujar Etik saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).
Etik menjelaskan, saat ini sudah terdapat 240 unit ritel modern di wilayah Ponorogo, termasuk 69 unit yang berafiliasi dengan jaringan nasional. Jumlah tersebut dianggap cukup, bahkan berpotensi mendominasi pasar jika tidak dibatasi.
Moratorium ini berlaku hingga waktu yang belum ditentukan, yakni sampai ada pencabutan resmi atau peraturan baru yang menggantikan.
Ia menegaskan, meskipun ritel modern turut membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemkab kini memberi prioritas pada penguatan ekonomi masyarakat kecil. Ritel yang telah beroperasi diwajibkan untuk bekerja sama dengan pelaku UMKM lokal, sebagai bentuk kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Baca juga : Inter Kediri Bungkam Tim Porprov Kota Kediri 5-1, Budiardjo Thalib Fokus Benahi Finishing
“Intinya, kami ingin memastikan bahwa ritel modern yang ada bisa bersinergi dengan UMKM. Ini berlaku untuk semua jaringan, baik nasional maupun lokal,” tegasnya.
Terkait dengan toko yang terlanjur beroperasi setelah moratorium, Etik memastikan bahwa seluruh izin yang dikeluarkan setelah 18 Februari telah dihentikan. Adapun yang telah memperoleh izin sebelum tanggal tersebut masih diizinkan untuk beroperasi.
“Seluruh pengajuan izin setelah moratorium diberlakukan otomatis ditangguhkan hingga ada kebijakan baru,” tandasnya.***
Reporter : Sony Prasetyo
Editor : Hadiyin
