Ponorogo, LINGKARWILIS.COM – Dampak puncak musim kemarau mulai dirasakan di Kabupaten Ponorogo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo telah menerima dua permohonan bantuan distribusi air bersih dari wilayah yang mengalami krisis pasokan, yakni SMAN 1 Jenangan dan Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal.
Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan pihaknya langsung menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan asesmen di lapangan sebelum menyalurkan bantuan air bersih.
“Sejauh ini ada dua permohonan dropping air bersih, yaitu dari SMAN 1 Jenangan dan Dukuh Bungur, Desa Munggu, Kecamatan Bungkal,” ujar Masun.
Menurutnya, SMAN 1 Jenangan hampir setiap tahun mengalami kekurangan pasokan air saat musim kemarau. Selama ini kebutuhan air di sekolah dipenuhi melalui jaringan PDAM dan Pamsimas, namun debit air yang tersedia belum mampu mencukupi kebutuhan, terutama saat aktivitas sekolah berlangsung normal.
“Karena itu, sekolah perlu mendapat tambahan pasokan air bersih dari BPBD,” jelasnya.
Baca juga : Disdagrin Kabupaten Kediri Gelar Gerakan Pangan Murah di 18 Lokasi, Catat Jadwalnya !
Sementara itu, di Dukuh Bungur, sedikitnya 153 warga mulai terdampak kekeringan. Sebelum mendistribusikan bantuan, BPBD melakukan pendataan jumlah penerima manfaat, memeriksa kondisi tandon penampungan air, serta memastikan jeriken bantuan masih layak digunakan.
“Petugas masih melakukan asesmen di lapangan, termasuk mengecek tandon dan jeriken bantuan. Untuk Dukuh Bungur memang sulit dibuat sumur dalam karena karakter sumber airnya berbeda dengan Desa Duri dan Wates. Di dua desa tersebut hingga kini sumber air masih mencukupi sehingga belum mengalami kekeringan,” terang Masun.
BPBD Ponorogo memastikan akan terus memantau perkembangan dampak musim kemarau di seluruh wilayah. Apabila wilayah terdampak bertambah, distribusi air bersih akan segera dilakukan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Masun juga mengimbau masyarakat yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar segera melapor melalui pemerintah desa setempat.
Baca juga : APBN Kediri Raya Tetap Tangguh di Tengah Tekanan Ekonomi, Penyaluran Kredit Program Tumbuh 18,73 Persen
“Jika masyarakat membutuhkan pasokan air bersih, silakan melaporkan kepada pemerintah desa masing-masing. Selanjutnya permohonan akan diteruskan ke BPBD untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.***
Reporter: Sony Dwi Prastyo
Editor : Hadiyin
