Lamongan, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten Lamongan kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Raihan tersebut menjadi pencapaian istimewa bagi Kabupaten Lamongan karena berhasil mempertahankan opini WTP selama 10 tahun berturut-turut. Capaian ini sekaligus menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca juga : Kinerja APBN Kediri Raya Tumbuh Positif, Penerimaan Negara Tembus Rp2,67 Triliun hingga April 2026
Penyerahan LHP dilakukan bersamaan dengan kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, BPK Perwakilan Jawa Timur menjelaskan bahwa opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang disusun secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Proses audit dilakukan secara independen dan komprehensif dengan menelaah berbagai aspek pengelolaan keuangan selama tahun anggaran 2025, termasuk validitas serta akuntabilitas setiap transaksi yang dilakukan pemerintah daerah.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam menjaga integritas dan kualitas tata kelola keuangan.
“Alhamdulillah, Kabupaten Lamongan kembali memperoleh opini WTP untuk yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Capaian ini merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi,” ujarnya.
Baca juga : Permintaan Meningkat Saat Idul Adha, Harga Cabai Rawit di Kediri Tembus Rp70 Ribu per Kilogram
Meski demikian, Yuhronur menegaskan bahwa opini WTP bukan semata-mata penghargaan administratif. Menurutnya, predikat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengelola anggaran daerah secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ia menilai tantangan ke depan akan semakin besar, terutama dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang telah dibangun selama ini.
“Mempertahankan opini WTP tentu lebih berat daripada meraihnya. Karena itu, seluruh rekomendasi dan catatan dari BPK akan menjadi bahan evaluasi untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan, termasuk optimalisasi pendapatan asli daerah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Lamongan berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.***
Reporter : Surpapto
Editor : Hadiyin
