Jombang, LINGKARWILIS.COM – Aliansi mahasiswa di Kabupaten Jombang mendesak DPRD setempat untuk mengambil langkah konkret dalam menghadapi dampak ketidakpastian ekonomi global yang mulai dirasakan masyarakat daerah. Tuntutan tersebut disampaikan saat aksi yang digelar di depan Gedung DPRD Jombang.
Ketua DPC GMNI Jombang, Daffa Raihananta, menilai gejolak ekonomi dunia, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), berpotensi memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Karena itu, pihaknya meminta DPRD segera melakukan pemetaan dan audit menyeluruh terhadap kondisi ekonomi warga Jombang.
“Persoalan global seperti pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM harus dilihat dampaknya secara nyata terhadap kehidupan masyarakat di daerah,” ujar Daffa, Sabtu (20/6/2026).
Menurutnya, selama ini berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa kerap mendapat respons positif dari DPRD. Namun, pihaknya mempertanyakan sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan setelah aspirasi tersebut disampaikan kepada pemerintah.
Daffa juga meminta seluruh fraksi di DPRD hadir secara langsung untuk memberikan penjelasan kepada massa aksi. Ia menilai setiap fraksi memiliki pandangan dan tanggung jawab politik yang perlu disampaikan secara terbuka kepada publik.
“Selama ini banyak isu yang kami sampaikan selalu disetujui. Tetapi kami tidak mengetahui bagaimana tindak lanjutnya. Karena itu kami meminta seluruh fraksi hadir agar dapat menjelaskan sikap dan langkah mereka,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua BEM Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang, Syahrul Rozi Akbar, mengaku kecewa terhadap jawaban yang diberikan para legislator. Menurutnya, DPRD belum mampu memberikan solusi yang jelas terkait perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan terdampak kondisi ekonomi.
Ia menyoroti minimnya kepastian kebijakan maupun dukungan anggaran untuk sektor UMKM, petani, dan kelompok ekonomi lemah lainnya.
Baca juga : KAI Edukasi 566 Siswa dan Guru di Madiun-Kediri tentang Keselamatan Jalur Kereta Api
“Jawaban yang kami terima masih berputar-putar dan belum memberikan solusi nyata. Sampai saat ini kami belum melihat adanya langkah konkret untuk melindungi UMKM maupun petani,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPRD Jombang. Pertama, meminta DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Jombang mempublikasikan data terbaru mengenai kondisi petani, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat rentan. Kedua, membuka forum dengar pendapat secara terbuka dengan masyarakat. Ketiga, mengawal kebijakan perlindungan bagi petani dan UMKM. Keempat, mewajibkan DPRD menyampaikan laporan capaian kerja dalam kurun waktu 100 hari.
Menanggapi tuntutan tersebut, Anggota DPRD Jombang, Anas Burhani, menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, tuntutan tersebut relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.
“Kami mendukung aspirasi yang disampaikan mahasiswa karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat Jombang,” kata Anas.
Ia menjelaskan bahwa DPRD akan segera berkoordinasi dengan pihak eksekutif untuk membahas berbagai tuntutan tersebut. Sebab, pelaksanaan kebijakan berada pada kewenangan pemerintah daerah, sementara DPRD menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi.
“Kami akan memanggil pihak eksekutif untuk melakukan pembahasan dan kajian terhadap poin-poin yang disampaikan mahasiswa,” pungkasnya.***
Reporter : Taufiqur Rachman
Editor : Hadiyin
