Jombang, LINGKARWILIS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang menegaskan bahwa rencana pengadaan sepeda motor bagi kepala desa bukan program wajib, melainkan opsi kegiatan dalam skema Desa Mantra (Mandiri, Tertib, dan Responsif).
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menjelaskan bahwa setiap desa memperoleh alokasi dana antara Rp800 juta hingga Rp1 miliar per tahun, yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan prioritas sesuai hasil musyawarah desa.
“Dalam anggaran Desa Mantra itu banyak pilihan kegiatan, seperti honor RT, program dasawisma, bantuan untuk takmir masjid dan musala, hingga pengadaan sarana operasional pemerintah desa. Jadi bukan hanya soal motor,” jelas Agus saat ditemui di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (30/10/2025).
Ia menambahkan, pembelian kendaraan dinas bersifat fleksibel, menyesuaikan kondisi di lapangan.
Baca juga : Gus Ab Ajak Warga Kediri Meriahkan HSN 2025 Lewat Senam Fatayat dan Touring Religi
“Kami serahkan sepenuhnya ke desa. Kalau motor dinas sudah tidak layak karena usianya lebih dari 20 tahun, tentu bisa diganti. Tapi semua bergantung kebutuhan masing-masing desa,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Jombang Danang Praptoko mengungkapkan, pengadaan kendaraan operasional dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kepala desa agar pelayanan publik berjalan lebih optimal dan sejalan dengan visi-misi Bupati Warsubi serta Wakil Bupati KH. Salmanudin Yazid periode 2024–2029.
“Setiap desa direncanakan mendapat satu unit kendaraan operasional baru dengan spesifikasi setara Honda PCX, sekitar Rp30 juta per unit. Namun, teknis pelaksanaannya masih dibahas bersama Pak Sekda agar sesuai regulasi,” terang Danang, Selasa (28/10/2025).
Meski Pemkab Jombang menghadapi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp100,2 miliar dalam rancangan APBN 2026, fokus pemerintah daerah tetap diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan publik di tingkat desa.
Baca juga : DPUPR Kota Kediri Perbaiki Saluran Drainase di Sekitar Taman Harmoni
Program Desa Mantra sendiri mencakup berbagai kegiatan, mulai dari honor RT/RW, dasawisma, bantuan pupuk organik, dana talangan petani, hingga pembangunan infrastruktur jalan lingkungan.
Agus menegaskan, kebijakan tersebut bukan bagian dari program motorisasi, melainkan bentuk pemberdayaan desa.
“Intinya, ini bukan program motorisasi desa, tapi pemberdayaan. Desa punya kebebasan menentukan prioritas sesuai kebutuhan masing-masing,” pungkasnya.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor : Hadiyin
