Tulungagung, LINGKARWILIS.COM – Ratusan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu mendatangi kantor DPRD Tulungagung pada Rabu (11/2/2026). Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan aspirasi terkait tuntutan peningkatan kesejahteraan, mengingat upah yang diterima saat ini dinilai masih sangat rendah, yakni hanya Rp350 ribu per bulan.
Sekretaris PGRI Tulungagung, Suryono, menyampaikan bahwa kehadiran para guru tersebut dalam rangka mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPRD Tulungagung. Pertemuan ini menjadi momentum bagi para guru untuk mengawal penyampaian aspirasi mengenai kondisi kesejahteraan mereka.
Menurut Suryono, saat ini para guru dan tenaga pendidik belum memperoleh penghasilan yang layak, padahal peran mereka sangat vital dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Ia menekankan bahwa peningkatan mutu pendidikan seharusnya berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan guru.
“Guru memiliki peran penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Di satu sisi kami berkewajiban menjalankan profesi ini, tetapi di sisi lain kami juga harus memenuhi kebutuhan keluarga,” ujar Suryono, Rabu (11/2/2026).
Baca juga : Dukung TMMD ke-127, Satpol PP Kediri Perkuat Kapasitas Satlinmas Desa Gadungan
Ia menambahkan, perubahan status dari guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu ternyata tidak berdampak pada peningkatan pendapatan, bahkan justru menurun. Hal ini disebabkan sebagian guru tidak lagi menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) karena jam mengajar yang tidak memenuhi ketentuan.
Sebelumnya, saat masih berstatus honorer, banyak guru telah memiliki sertifikat pendidik dan mendapatkan jam mengajar yang cukup sehingga berhak atas TPP. Namun setelah beralih menjadi PPPK Paruh Waktu, sebagian besar guru kehilangan tunjangan tersebut.
“Selain itu, dana BOS juga tidak diperbolehkan untuk membayar guru. Ada lebih dari 600 guru PPPK Paruh Waktu yang terdampak kebijakan ini. Sebelumnya kami bisa menerima TPP sekitar Rp1,5 juta per bulan, tetapi kini tidak lagi,” jelasnya.
Suryono menegaskan bahwa upah yang diterima guru PPPK Paruh Waktu saat ini masih jauh dari kata layak. Guru jenjang SD hanya menerima sekitar Rp350 ribu per bulan, sementara guru SMP memperoleh Rp400 ribu per bulan tanpa tambahan tunjangan.
Baca juga : Jelang Imlek, Ramadan, dan Lebaran, Pemkab Kediri Gelar GPM di 19 Titik, Ini Jadwal Lengkapnya
Dalam audiensi tersebut, PGRI Tulungagung menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya peningkatan kesejahteraan PPPK Paruh Waktu, realisasi Tunjangan Fungsional PPPK angkatan 2023, realisasi Tapera bagi seluruh PPPK, serta realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) 100 persen dan gaji ke-13 tahun 2025 bagi guru ASN, baik PNS maupun PPPK.
“Kami berharap melalui hearing ini ada langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan guru PPPK Paruh Waktu,” tuturnya.***
Reporter: Mochammad Sholeh Sirri
Editor: Hadiyin
