Jombang, LINGKARWILIS.COM – Sejumlah serikat buruh di Kabupaten Jombang memberikan ultimatum kepada DPRD Jombang terkait rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi. Desakan itu disampaikan dalam forum hearing bersama anggota dewan di ruang rapat paripurna, Senin (15/9/2025).
Aliansi Gerakan Aktivis Jombang Peduli (GAS-JP) menilai pernyataan Ketua DPRD Jombang, Hadi Admaji, di media sosial mencerminkan sikap arogan dan tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Mereka mengingatkan bahwa isu kenaikan tunjangan berpotensi menimbulkan keresahan publik sekaligus mengganggu stabilitas daerah.
Lutfi Mulyono, perwakilan GAS-JP sekaligus Ketua Serikat Buruh Muslimin (Sarbumusi) Jombang, menegaskan forum kali ini berubah menjadi wadah penyampaian tuntutan resmi.
Baca juga : Sound Horeg dalam Karnaval Desa Branggahan, Kapolsek Ngadiluwih : Prosedur Sesuai SE Bupati Kediri
“Jika tidak ada evaluasi maupun pembatalan, aksi massa tidak terelakkan. Dan bila terjadi gejolak, tanggung jawab ada di legislatif, bukan pada kami,” tegasnya.
Dalam pernyataannya, GAS-JP menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, DPRD diminta membatalkan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi paling lambat 25 September 2025, Ketua DPRD diminta menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 66 Tahun 2024 terkait hak keuangan dan administrasi DPRD agar dicabut, serta mendesak pencopotan Hadi Admaji dari jabatan Ketua DPRD.
Apabila tuntutan itu tidak ditindaklanjuti, GAS-JP bersama elemen masyarakat berencana menggelar aksi demonstrasi pada 29 September 2025 di depan kantor DPRD Jombang.
Baca juga : Cuaca Ekstrem! DLH Kabupaten Kediri Pangkas Pohon Tua demi Keselamatan Warga
“Kalau ini dilanggar, saya pastikan 29 September akan muncul gejolak. Bahkan sudah saya sampaikan kepada Kapolres, bila terjadi kericuhan, akar masalahnya ada di legislatif yang tidak peka dengan kondisi masyarakat, hanya sibuk dengan kalkulasi politik,” pungkas Lutfi.***
Reporter : Agung Pamungkas
Editor :Hadiyin
